Aspek Hukum Fenomena Pernikahan Seorang Pria Dengan Kambing

· Article

Oleh
KHIYAROH, SH., MH
(Dosen Hukum Keluarga Islam – STAI Yogyakarta)

Berkembangnya teknologi membuat masyarakat tidak bisa lepas dari media sosial. Berbagai macam bentuk media sosial yang berkembang seperti Youtube, Tik Tok, Instagram, WhatsApp, dan sebaagainya menjadi teman dalam keseharian masyarakat. Mulai dari menonton berita, video tips dan trik, mendengarkan musik, menonton film, atau video parodi. Dengan adanya berbagai macam konten yang ditampilkan di media sosial, tentu terdapat konten kreator di dalamnya. Menjadi konten kreator, tidak ada persyaratan khusus. Setiap orang bisa menjadi konten kreator. Konten yang dihasilkan pun cukup beragam. Mulai dari konteks ilmiah, kesehatan, maupun seni. Video maupun konten yang diunggah bisa menjadi viral jika isi dari konten tersebut dikatakan “bagus” atau justru “bernilai tolak belakang” dengan aturan yang ada di masyarakat.

Minggu, 5 Juni 2022, media sosial dikejutkan dengan adanya berita seorang laki-laki menikah dengan kambing di Kabupaten Gresik. Mengutip dari detik.com, pria tersebut bernama Saiful Arif (44) warga Desa Klampok, Kecamatan Benjeng. Dalam video itu, Arif menikahi seekor kambing betina yang yang disimbolkan sebagai anak dari Sri Kinasih dan diberi nama Sri Rahayu bin Bejo. Video tersebut menayangkan prosesi pernikahan yang berlangsung layaknya pernikahan antara pasangan manusia. Pernikahan itu dilakukan di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik. Dalam video tersebut terdapat sekelompok orang yang menggunakan adat Jawa sedang melakukan ritual saat laki-laki tersebut melaksanakan perkawinan. Perkawinan tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat dan salah satu anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam penjelasanya disebutkan “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani (lahiriyah) saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan batin.

 Ikatan lahiriyah dalam perkawinan merupakan suatu hubungan nyata antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Sedangkan ikatan batin terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dan wanita untuk hidup bersama. Hal ini ditandai dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya suatu perkawinan dilaksanakan atas dasar sukarela dari kedua pihak. Apabila perkawinan dilaksanakan karena terpaksa maka salah satu tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud.

Dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan,  perkawinan dengan binatang tidak memenuhi syarat sah sebagai subjek hukum “mempelai wanita” yang diatur dalam Agama Islam. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam.

Pelaksanaan perkawinan tidak bisa lepas dari syarat dan rukun. Rukun perkawinan menurut Imam Syafi’i yaitu harus ada calon pengantin laki-laki; calon pengantin perempuan; wali ; dua orang saksi; sighat akad nikah. Jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak sah menurut hukum Islam. Kemudian untuk syarat kedua mempelai diantaranya  sesuai dengan syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: 1). Calon suami beragama Islam; 2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki; 3). Orangnya diketahui dan tertentu; 4). Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri; 5). Calon mepelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya; 6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu; 7). Tidak sedang melakukan ihram; 8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan 9). Tidak sedang mempunyai istri empat. Sedangkan syarat-syarat calon pengantin perempuan: 1). Beragama Islam atau ahli kitab; 2). Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci); 3). Wanita itu tentu orangnya; 4). Halal bagi calon suami; 5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah; 6). Tidak dipaksa/ikhtiyar; dan 7). Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

Kasus perkawinan antara seorang laki-laki dengan seekor kambing di Kabupaten Gresik, jika dilihat dari sudut pandang hukum positif dapat dikatakan tidak sesuai atau tidak sah. Hal ini jelas, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dilaksanakan oleh seorang PRIA dan WANITA. Bukan seorang pria dan hewan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini berarti harus sesuai dengan ketentuan agama. Dimana dalam agama Islam diatur dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum : 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” jelas disebutkan bahwa Allah menciptakan seorang istri dari jenismu sendiri, dalam hal ini adalah sesama manusia. Sehingga jelas perkawinan dalam hukum positif ataupun hukum Islam harus dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita. Bukan antara manusia dan hewan ataupun benda mati. Dilihat dari syarat-syarat calon mempelai, perkawinan antara laki-laki dan kambing jelas tidak sesuai (bukan subjek hukum sebagai mempelai wanita).

Salah satu tujuan perkawinan seperti yang sudah disebutkan diatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam hal ini perkawinan antara manusia dan kambing tujuan tersebut tidak akan tercapai. jika sampai seseorang melakukan hubungan badan dengan dengan kambing, hal tersebut dapat dikatakan melanggar aturan syari’at. Dijelaskan dalam Surat Al-A’raf ayat 80 bahwa seorang laki-laki tidak boleh melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain. Jika sampai terjadi maka perbuatan tersebut adalah haram. Apalagi dalam hal ini laki-laki dengan kambing, jelas perbuatan tersebut dilarang oleh agama.

Dilihat dari maqasid asy-syari’ah perkawinan antara seorang pria dan kambing juga dapat dikatakan tidak sesuai. Pertama, dalam suatu perkawinan salah satu tujuanya yaitu untuk menjaga agama. Dalam hal ini dilaksanakanya perkawinan adalah untuk menjaga agamanya, dimana suami dan istri dapat beribadah bersama dengan menjalankan anjuran agama. Tetapi jika perkawinan dilaksanakan dengan kambing tentu tujuan untuk menjaga agama tidak akan terwujud. Kedua, untuk menjaga akal. Jelas perkawinan dengan kambing tidak sesuai dengan tujuan ini, psikologis dari laki-laki yang menikahi kambing menjadi pertanyaan besar. Ketiga, menjaga keturunan. Perkawinan seseorang dengan kambing jelas tidak bisa menghasilkan keturunan. Padahal salah satu tujuan perkawinan dan juga tujuan dari maqasid syari’ah adalah mendapatkan keturunan juga menjaga keturunan.

Selanjutnya dalam ketentuan hukum pidana, pernikahan manusia dengan hewan yang dinyatakan tidak sesuai UU Perkawinan dan ketentuan hukum Islam, maka pelaku, saksi dan siapa saja yang membantu proses pernikahan dapat diancam dengan tindak pidana Pasal 279 KUHP ayat (1), yang berbunyi : “diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun yaitu : (a). barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada terdapat penghalang yang sah untuk itu; (b). barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.”

Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan antara laki-laki dengan seekor kambing di Kabupaten Gresik adalah tidak sah menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan melanggar Hukum Pidana.  Oleh karena itu, jika memang perkawinan tersebut benar terjadi secara sungguh-sungguh, maka pemerintah atau kepolisian dapat melakukan tindakan. Namun jika perkawinan tersebut hanya untuk sebagai konten di media sosia, maka pihak berwajib juga diharapkan memberikan hukuman yang pantas, agar konten-konten yang diberikan dalam media sosial adalah konten-konten yang mendidik, dan dapat memberikan manfaat bagi penontonnya. Karena konten yang tidak mendidik, sangat berpotensi mempunyai nilai menista agama dan dapat digolongkan dalam konten yang diancam tindak pidana sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Leave a Comment