PENDIDIKAN KEBANGSAAN BERCIRI KEAGAMAAN PADA PERGURUAN TINGGI

· Article

Oleh :
UMI MUSAROPAH, S.Hum., S.Pd.I., M.Ag
(Dosen PGMI – STAI Yogyakarta)

Sejumlah peristiwa terorisme, radikalisme dalam dekade terakhir, mengindikasikan telah masuk dan bersemainya sebagian paham ideologi transnasional seperti ISIS, al-Qaeda yang mengusung “khilafah Islamiyah”. Bom bunuh diri, penembakan dan penyerangan aparat, teror terhadap penganut agama dan tempat ibadah, penolakan hormat terhadap bendera merah putih menguatkan indikasi di atas. Fakta-fakta itu menjadi sinyalemen telah terjadi pelemahan bahkan pendangkalan faham kebangsaan.  Terjadinya peristiwa-peristiwa itu, sangatlah memprihatinkan karena berlawanan dengan sejarah dan cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Sejarah telah membuktikan bagaimana kegigihan dan komitmen tinggi para pahlawan dari berbagai unsur dan agama mengorbankan harta bahkan jiwa bagi terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasang surut hubungan agama dan  politik kenegaraan, hingga disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan kristalisasi sejarah emas yang patut dipertahankan dan dikukuhkan oleh seluruh elemen bangsa. Sejarah kelam DI/ TII, PRRI, GAM, hingga   lepasnya Timor Timur menunjukkan, bahwa tantangan disintegrasi masih merupakan bahaya laten yang harus dihadapi secara seksama. Sayang, kondisi itu masih suka tergoda oleh romantika impian hasil impor yang dilegitimasi oleh ajaran perintah suci agama.

Data Badan Intelejen Negara (BIN) bahwa 39% mahasiswa di Indonesia telah terpapar ajaran radikal. Saat ini sedang terjadi pertarungan ideologi besar dunia dan perebutan pasar ideologi. Hal ini ditandai dengan mencuatnya politik identitas, ideologi radikal, dan imperialisme yang mempengaruhi NKRI dan mengancam kebhinekaan. Jumlah 39% bukanlah jumlah yang sedikit dan data ini diambil dari 15 kampus, menemukan 4 kampus yang menjadi “penyemai” paham ini. Kampus di Indonesia dalam data Dikti dan Diktis berjumlah lebih dari 4000 kampus, terdiri dari negeri dan swasta.  Dengan demikian, persentase itu dimungkinkan menjadi indikasi  gunung es.

Kasus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diusung oleh sekelompok anak bangsa yang tumbuh subur terutama di kampus-kampus perguruan tinggi umum (PTU), dengan mengatasnamakan  kesucian dan ketinggian ajaran agama, merupakan salah satu bukti dan jelas menjadi tantangan serius yang harus segera dieliminasi. Meskipun secara formal gerakan itu secara resmi telah dilarang oleh pemerintah, tetapi perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan counter attack terhadap paham-paham yang merongrong NKRI. Pada konteks ini, penekanan dan pengembangan pendidikan karakter kebangsaan yang bersumber dari pemikiran tokoh-tokoh the founding father atau guru bangsa dapat dinilai sebagai salah satu solusi.

Sejarah merupakan bidang yang stretegis sebagai media bercermin mengambil pelajaran. Sejarah identik dengan ilmu pengetahuan dan  kebudayaan, sementara ilmu pengetahuan dan kebudayaan identik dengan  pendidikan. Pendidikan memiliki fungsi signifikan yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi masa depan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jasmerah, sebagai kata Sukarno. Demi pemberdayaan individu dan masyarakat serta rancang bangun masa depan bangsa itulah, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III pasal 5 ayat 1 dinyatakan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

HOS. Tjokroaminoto dan KH. Hasyim Asyari merupakan di antara tokoh nasional yang mengembangkan dan mengimplementasikan kebangsaan dalam berbagai dimensi kehidupan, guna mengukuhkan suatu negara-bangsa yang adil, maju dan bermartabat. Gerakan perjuangan Tjokroaminoto melalui Sarekat Islam, selalu bersandar pada ilmu pengetahuan, sebagaimana penghargaan Allah SWT terhadap ilmu dan ahli ilmu. Ia menitikberatkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Pendidikan harus dipertebal dan ditekankan rasa kebangsaan dan bukan sebaliknya, mengagungkan kebudayaan asing. Pada poin ini ia mengharuskan adanya lembaga Islam yang mengelola pendidikan formal dan non formal. Pendidikan harus bertujuan mengangkat derajat dan martabat setiap individu. Inilah di antara yang termaktub dalam program Asas dan Program Tandhim Sarekat Islam.

Dalam gerakan membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang berbasis Islami, Tjokroaminoto giat memberantas penyakit sosial yang merendahkan martabat pribumi. Pada kongres di Surabaya (1913), ia melancarkan kampanye membasmi “tujuh M”, yaitu main, madon, minum, madat, mangan, maling dan misuh. Dalam sidang khusus kongres di Bandung, Tjokroaminoto meminta perhatian khusus pendidikan yang mengadakan perubahan keadaan ekonomi rakyat kecil. Jumlah sekolah harus diperbanyak dengan mempertimbangkan pelajaran pertukangan, pertanian dan perdagangan. Lebih jauh menuangkan idenya tentang pendidikan Islam. Hal ini tersurat dalam artikel berjudul: “Muslim National Onderwijs”.

Sementara pahlawan nasional KH. Hasyim Asyari atau bapak pesantren nasional selalu menekankan perjuangan sebagai pelaksanaan kata-kata. “Syariat tanpa hakikat adalah kosong, hakekat tanpa syariat adalah batal”. Apabila masih berada dalam penjajahan, tidak mungkin menghilangkan tekanan penghidupan rakyat. Dengan semangat nasionalismenya, KH. Hasyim Asyari memperjuangkan bangsa dan Negara dari kolonialisme. Baginya pendidikan Islam bertumpu pada Pendidikan Budi Pekerti santri. Hal senada dalam lingkup modern dalam masa yang sama juga diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pengajaran (onderwijs) merupakan bagian dari pendidikan, oleh karena itu pengajaran mengandung arti pendidikan dengan cara memberi ilmu  pengetahuan serta memberi kecakapan kepada peserta didik.

Berpijak pada pemikiran dan nilai-nilai perjuangan Tjokroaminoto dan KH. Hasyim Asyari, akan dapak dielaborasi pendidikan karakter khas Indonesia yang akan dapat diimplementasikan, sekaligus dapat memperkokoh ghirah kebangsaan terutama bagi sebagian anak bangsa yang kini segang mengalami krisis dan pelemahan, karena “impinan” negara khilafah.  Guna revitalisasi “rancang bangun” masa depan bangsa, kita harus dapat mengambil sejarah peradaban yang telah ditorehkan melalui tinta emas dari para pengisi bangsa ini. Meminjam istilah Kuntowijoyo, bangsa ini sering sekali melakukan pemutusan mata rantai sejarah. Apa yang dikembangkan saat ini, tidak berakar dari kesinambungan nilai-nilai historisitas bangsa kita sendiri. Tidak sedikit di antara anak bangsa yang melakukan “perjuangannya” dengan pola melompat-lompat, bahkan mengadopsi nilai-nilai yang diekspor dari bangsa lain, yang dinilai lebih maju. 

Sejarah merupakan gerak hidup manusia dalam suatu tatanan komunitas masyarakat dan atau bangsa, berkaitan langsung tak langsung dengan situasi dan kondisi alam serta cita idealitas semangat zaman, maka ia akan selalu menjadi catatan menarik untuk diungkapkan. Karena di dalamnya tentu memuat visi dan misi ideal akan kehendak dan gerak hidup manusia tersebut yang muaranya membentuk suatu tatanan dan mentalitas masyarakat penghuninya.

Sebab visi dan misi ideal akan kehendak dan gerak hidup manusia inilah yang menjadi intisari sejarah, sehingga sejarah menjadi penting untuk ditulis atau diungkapkan. Karenanya menurut hemat kami  sejarah, terutama sejarah kritis sangat identik dengan ilmu pengetahuan dan  kebudayaan, yang didalamnya menyimpan berjuta nilai – kenyataan, harapan dan cita ideal, yang layak untuk dihayati, dimengerti dan dihargai. Sehingga mengerti dan memahami sejarah adalah mengerti dan mamahami komplekasitas manusia dan kemanusiaan, dalam kaitan dengan konpleksitas susunan antroplogis, sosiologis dan filosofis yang saling berkait antar satu dan lainnya, di suatu masyarakat dan zaman.

Guna memperkokoh dan mengiplementasika pendidikan karakter, presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam perpres ini tersurat, dalam rangka mewujudkan negara yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter yang merupakan tanggung jawab bersama; keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.

Pendidikan Karakter, diakuni lebih banyak dibicarakan secara abstrak dan teoritis, bersifat literer ketimbang praksis. Membangun Pendidikan Karakter, menurut Thomas Lickona adalah membangun Pendidikan Nilai. Yang terpenting dalam pendidikan karakter bukan pada kerangka teoritisnya, tetapi lebih pada content atau isinya. Mengapa suatu sekolah atau lembaga pendidikan harus mengajarkan sesuatu, nilai-nilai apa yang diajarkan dalam membangun masyarakat demokratis, bagaimana sekolah dapat membentuk mentalitas individu (peserta didik) menjadi manusia-manusia yang pintar, baik dan jujur.

Pada point itulah, implementasi pendidikan karakter kebangsaan dalam Pendidikan Agama Islam di PTKI DI Yogyakarta yang didasarkan pada elaborasi perbandingan pendidikan karakter khususnya aspek kebangsaan dari HOS. Tjokroaminoto dan KH. Hasyim Asyari, akan dapat diungkap bukan hanya nilai kejuangannya, melainkan pengalaman yang telah teruji dalam konteks historisitas kedua tokoh itu dalam implementasi pendidikan karakter terutama karakter kebangsaan untuk mengokohkan NKRI dan kebhinekaan yang merupakan khas bangsa Indonesia. Dengan menggunakan analisis double movement ala Fazlur Rahman kajian ini akan menghasilkan nilai-nilai pendidikan karakter sekaligus elan vitalnya, dan kemudian dikontekstualisasikan untuk masa kekinian dan dapat mengantisipasi tantangan masa depan.

*) Resume dari buku karya Umi Musaropah, “Pendidikan Kebangsaan Berciri Keagamaan Pada Perguruan Tinggi”, Editor : Muthmainnah, Yogyakarta : FAI UCY, 2020. ISBN : 978-602-51353-4-7. Selengkapnya dapat dibaca di link : https://bit.ly/PendidikanKebangsaanBerciriKeagamaanPadaPerguruanTinggi.

Leave a Comment