HUKUM RUISLAG BENDA WAKAF

· Article

Apa yang dimaksud dengan ruislag benda wakaf itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), ruislag atau sering disebut dengan tukar guling adalah bertukar barang dengan tidak menambah uang atau saling memberi barang secara timbal balik antara satu dengan yang lainnya.[1] Apabila dikaitkan dengan harta benda wakaf, menurut para ulama fikih adalah menjual aset wakaf dan dibelikan aset wakaf yang baru seperti yang telah dijual karena darurat dengan syarat-syarat, batasan-batasan dan perincian masing-masing.[2] Dalam pandangan Hukum Islam, ruislag benda wakaf lebih dikenal dengan istilah ibdāl dan istibdāl. Ibdāl  adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan istibdāl adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.[3] Kemudian bagaimana hukum ruislag benda wakaf tersebut?

Dalam Bab IV Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Kemudian dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa, hal tersebut dikecualikan apabila harta  benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah serta manfaat dan nilai tukar benda pengganti/ penukarnnya minimal sama dengan harta benda wakaf semula yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hal tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah  No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam Bab IV Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf kecuali karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Di dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist secara eksplisit tidak disebutkan tentang hukum ruislag benda wakaf. Sementara itu menurut para ulama madzab, secara umum melarang adanya penukaran harta benda wakaf kecuali ada kemaslaḥatan di dalamnya. Madzab Hanafi membolehkan penukaran harta benda wakaf karena dua alasan, yaitu berdasarkan ikrar wakif yang menyatakan kebolehannya dan karena dalam keadaan darurat serta melihat adanya maslahat. Madzab Maliki tidak membolehkan penukaran harta benda wakaf kecuali dalam keadaan tertentu. Bahkan pemerintah boleh memaksa wakif/ nadzir supaya menukarnya kalau hal tersebut menyangkut kemaslahatan dan hajat orang banyak dengan syarat memberikan penggantian yang hasilnya dibelikan harta wakaf pengganti. Madzab Hambali menyatakan bahwa boleh saja mengubah harta benda wakaf baik menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain atau menukar dengan benda lain dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf. Sedangkan Madzab Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh harta benda wakaf itu dilakukan perubahan dengan benda yang lain walaupun harta wakaf akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu.[4]

Dalam Hukum Islam juga dikenal maslaḥah mursalah, dimana maslaḥah mempunyai arti secara bahasa adalah manfaat atau kebaikan dan bisa berarti kepentingan. Sedangkan mursalah artinya lepas atau belum terjangkau oleh penjelasan-penjelasan yang membatasi. Dalam hal ini lepas dari pernyataan eksplisit teks (al-Qur’ān dan al-hadits). Dalam kajian ushul fiqih, maslaḥah mursalah artinya memberikan keputusan hukum pada suatu kasus yang tidak disebutkan dalam teks dan belum ada ijma’ atas dasar memelihara kemaslaḥatan yang lepas. Artinya kemaslaḥatan yang tidak tegas dinyatakan oleh syariat berlaku atau tertolak.[5]

Menurut al-Syath}ibi, tujuan hukum Islam yang dibangun dalam upaya penegakan konsep maslaḥah meliputi lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seseorang akan memperoleh maslaḥah manakala ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan merasakan adanya mafsadat manakala tidak dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan baik. Lebih lanjut, ia menetapkan tiga kategori untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu kategori dharuriyat, hajiyat dan taḥsiniyat.

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dalam konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas agar jangan sampai eksistensinya terancam. Dalam hajiyat tidak termasuk kebutuhan esensial, tetapi merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Hajiyat sangat erat hubungannya dengan hukum rukshah dalam ilmu fikih. Sedangkan taḥsiniyat adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penunjang, seperti peningkatan prestise dalam masyarakat atau peningkatan martabat di hadapan Allāh SWT dengan melakukan berbagai keutamaan baik dalam ibadah maupun sosial sesuai dengan kepatutan masing-masing.[6]

Ulama komtemporer yang tergabung dalam Darul Ifta Mesir yang merupakan lembaga fatwa resmi negara Mesir dalam fatwanya setelah memperhatikan pandangan-pandangan orang yang membolehkan istibdāl wakaf mengatakan boleh mengganti tanah yang diwakafkan untuk masjid dengan yang lainnya dan atau membangunnya dengan pesantren atau dengan tempat kebaikan lainnya yang disyariatkan, apabila kemasalaḥatan wakaf adalah pada hal tersebut, seperti tanah yang baru itu lebih besar darinya dan lebih bermanfaat bagi yang ṣalat. Atau bangunan masjidnya lebih kokoh, dan mewah dibandingkan yang dulu.[7]

Para Ulama di tanah air juga telah membahas masalah itu dalam forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 lalu. Dalam pertemuan itu, para ulama memutuskan:

1. Penukaran benda wakaf (Istibdāl al-waqf) diperbolehkan sepanjang untuk mewujudkan kemaslaḥatan dan demi mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.

2. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang.[8]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ruislag benda wakaf  diperbolehkan dengan alasan demi kemaslahatan umum yang lebih besar dan termasuk kategori maslahah dharuriyat serta nilai benda penukar/ pengganti minimal sepadan dengan benda wakaf semula sehingga eksistensi wakaf tetap terjaga.


[1] Citra Umbara, Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara 2013), Cet 7, hlm. 499.
[2] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), Jilid 10, hlm. 323.
[3] Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, Ahkam Al Waqf fi Al Syariah Al Islamiyah, Ahrul Sani Faturrahman dkk KMCP (terj.), cet 1 (Jakarta: Liman Press, 2004), hlm. 349.
[4] Idia Isti Iqlima, Syahrizal, Ilyas, “Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Syiah Kuala Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, ( April 2017), hlm. 143.
[5] Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 37.
[6] Ibid., hlm. 45-46.
[7] Atep Hendang Waluya, “Istibdāl Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer”, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang,  (2018), hlm. 63.
[8] Ummi Salamah Lubis, “Ruislag Harta Wakaf”, Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Januari-Juni 2017), hlm. 122.

Leave a Comment